Jaminan Fidusia

ilustrasi

ilustrasi

Budi baru saja menerima gaji ketiga belas,  ia berencana membeli sepeda motor yang sudah lama diimpikannya, karena uangnya tidak cukup untuk membeli tunai maka ia membeli dengan cara kredit dengan perjanjian pembiayaan dengan salah satu perusahaan pembiayaan (leasing), bulan pertama dan kedua pembayaran kredit lancar, bulan ketiga samai kelima pembayaran mulai macet alhasil bulan keenam datang karyawan perusahaan leasing untuk mengambil sepeda motor. budi tetunduk lesu motor kesayangannya diambil oleh perusahaan leasing.

Kasus pada budi bisa saja terjadi pada kehidupan kita, untuk itu perlu kita ketahui bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan, dasar hukumnya adalah PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK. 012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

pada pakteknya perjanjian antara debitur dengan prusahaan pembiayaan dilakukan dengan perjanjian Fidusia. Bagaimana akibat hukum jika jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor belum didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate executie), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat jaminan fidusia tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selain itu, untuk pembebanan jaminan fidusia, Pasal 5 ayat (1) UUJF mengamanatkan Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Mengutip tulisan advokat Grace P. Nugroho, S.H. dalam artikel berjudul Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta di Bawah Tangan, saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia, namun ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

Namun, sesuai dengan amanat UUJF, untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJF, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam UUJF

Pada dasarnya, terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia  di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi langsung. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht).

Masih menurut Grace P. Nugroho, dalam praktiknya tidak jarang kreditur langsung melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia. Mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Jika eksekusi terhadap barang objek fidusia tidak dilengkapai dengan sertifikat jaminan Fidusia dan atau putusan pengadilan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) dan dapat digugat ganti kerugian.

Grace lebih jauh menjelaskan bahwa dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan (tanpa putusan pengadilan atau tanpa sertifikat jaminan fidusia) masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan.

Grace menulis bahwa:“Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia.

Bahkan apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UUJF, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.  Memang, mungkin saja debitur yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana oleh kreditur. Baik kreditur maupun debitur bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditur dan debitur. Dibutuhkan putusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukkan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak.”

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (multifinance) untuk mendaftarkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 yang diundangkan pada 7 Agustus 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

PMK tersebut juga mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah, atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).

Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen dan perusahaan multifinance dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan multifinance.

Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.

dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23);

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73);

3. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012

Ditulis dalam Uncategorized
3 comments on “Jaminan Fidusia
  1. asep m mengatakan:

    Tapi yang saya tau ternyata dengan adanya lesing atau finance ini banyak sekali masyarakat yg di rugikan materi dan tidak jarang dengan cara penganiayayaan namun yg saya heran kenapa masih banyak pihak aparatyangberpihaksebelah aja memihak ke pihak liecing tersebut bahkan pihak polri banyak yg bertindak seolahmonis konsumen yg ber salah padahal ketika saya pertanyakan ke absahan fidusia di daftarkan apa ga kebanyakan itu tanpa jawaban. Berarti di sini jelas banyak sekali bahkan hampir semua fidusia kend bermotor tidak di daftarkan. Nah dngn perbuatan di atas tersebut pihak aparat yg ikut campur ataupun deb colektor yg arogan kemana kami harus melaporkan nya. Sedangkan jelas kalau melapor ke polsek di situ ataupun polres tidak menanggapi kami. Misalkan kejadiannya seperti itu mohon jawaban yang jelas

  2. zie mengatakan:

    Pengkajian terhadap UU jaminan Fidusia kurang mendalam, tidak memahami maksud dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF mengamanatkan Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. penafsiran pasal 5 ayat (1) tersebut hanya mewajibkan akta notariil terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian assesoir, bukan mewajibkan pada pembuatan perjanjian pokoknya, Nah ini yang harus jeli dalam menyampaikan pendapat dengan benar.

    PMK 130 juga ditafsirkan terlalu jauh, coba dicermati lagi pasal di dalamnya kewajiban yang dimaksud seperti apa? terhadap benda yang dibebani jaminan fidusia kah? atau terhadap semua benda yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan?

    Kalau jawabannya adalah terhadap benda yang dibebani jaminan fidusia, maka harus dipahami apa yang dimaksud dengan benda yang bebani jaminan fidusia itu…

    Benda yang dibebani jaminan fidusia itu adalah benda yang telah dijadikan obyek jaminan fidusia dengan telah dibuatkan akta pembebanan jaminan fidusia, jadi terhadap benda yang belum dibuatkan akta pembebanan jaminan fidusia bukan termasuk benda yang dibebani jaminan fidusia (obyek jaminan fidusia).

    Sementara sifat assesoir dari perjanjian jaminan fidusia tetap ada, dimana para pihak sepakat untuk melakukan fidusia atau tidak? ingat perjanjian itu berdiri atas kepentingan para pihak, bentuk kesepakatan apapun itu haknya para pihak.

    Jika telah memahami maksud diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa terhadap benda yang dibebani oleh jaminan fidusia saja yang wajib di daftarkan menjadi sertifikat fidusia…

    Kemudian yang perlu dikoreksi adalah pelayanan di institusi negara perlu ditingkatkan, jangan sampai negara hanya membuat peraturan tanpa melihat apakah regulasi tersebut efektif (bicara efektifitas penegakan hukum)

    Bagaimana pelaksanaan pasca lahirnya sertifikat fidusia? apakah aparat penegak hukum sudah sangat paham? apakah penegakan hukum bisa berjalan?

    Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk itu?

    Banyak PR untuk koreksi terhadap regulasi-regulasi kita…

    Catatan: Belanda telah lama meninggalkan konsep jaminan fidusia ini sebelum fidusia tersebut lahir…

  3. Anonymous mengatakan:

    debitur dan kreditur adalah simbiosis mutualisme, tentunya kedua belah pihak sudah mengetahui resiko yang akan diterima jika mengajukan kredit atau memberikan kredit

    selama kedua belah pihak sepakat menerima kredit dan memberi kredit dengan perjanjian yang dibuat dan dibaca serta dipahami bersama dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi dari kedua belah pihak seharusnya tidak ada masalah

    yang melanggar perjanjian tersebutlah yang akan menerima sanksi dari perjanjian itu sendiri

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: