Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilukada

Peran Polri Dalam Pilkada

Peran Polri Dalam Pilkada

Demokrasi sebagai salah satu sistem politik mensyaratkan pelaksanaan pemilu secara reguler Pada prinsipnya pemilu diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik dan sarana sirkulasi elit.

Apa Tujuan Pemilu….?

Secara umum tujuan pemilu adalah untuk memilih pemimpin yang kapabel secara demokratis untuk :

1.      Memperdalam proses demokrasi (deepening democracy) di Indonesia, dan

2.      Mendekatkan hubungan pemimpin dan rakyat.

Lalu Apa Peran Polri dalam Pemilu kada…?

  • Menjaga keamanan dan ketertiban selama proses tahapan penyelenggaraan Pilkada.
  • Menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada Peserta Pilkada dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
  • Menindaklanjuti pengaduan atau pelanggaran pidana Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Membantu pengamanan distribusi logistik.

 

Apa Saja Yang Termasuk Pelanggaran  Pemilu kada…?

  • Pelanggaran Administrasi.
  • Pelanggaran Kode Etik.
  • Sengketa Pemilu. dan
  • Pelanggaran Pidana.

 

Apa Itu Pelanggaran Pidana Pilkada…?

Yaitu Pelanggaran terhadap ketentuan Pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 jo UU.No 12 Tahun 2008 yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

 

Siapa Yang Dapat Menjadi Terlapor…?

  • Setiap Orang.
  • Pasangan Calon.
  • Tim Kampanye, dan
  • Penyelenggara Pemilu itu sendiri.

 

Dimana diatur ketentuan Pidana Pemilu Kada…?

UU. Ri. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dalam UU. Ri. No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU. Ri. No 32 Tahun 2004.

Pada Pasal :

  • Pasal 115,
  • Pasal 116,
  • Pasal 117,
  • Pasal 118,
  • Pasal 119,

 

Apa Perbedaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada…?

  • Perbedaan pada pelaporan.

Pada saat Pileg dan Pilpres batas waktu melaporkan kejadian adalah 3 hari sejak terjadinya peristiwa, sedangkan Pada Pemilu Kada batas waktu melaporkan kejadian adalah 7 hari sejak terjadinya peristiwa.

Bagi Panwaslu, dalam Pileg dan Pilpres (3 hari + 2 hari) sedangkan dalam Pemilu Kada (7 hari + 7 hari)

  • Perbedaan Pada Penyidikan dan Penenuntutan

Dalam Pemilu Legislatif dan Presiden, penyidik memiliki waktu 14 hari, sedangkan Pada Pemilu Kada tidak ada batasan hari mengikuti ketentuan yang tercantum dalam KUHAP (UU. Ri. No.8 Thn 1981)

Dalam Pemilu Legislatif dan Presiden, penuntut/JPU memiliki waktu 5 hari, sedangkan dalam pemilu kada tidak ada batasan hari mengikuti ketentuan yang tercantum dalam KUHAP (UU. Ri. No.8 Thn 1981)

 

Lalu Menggunakan Hukum Acara Apa Penegakan Hukum Pemilu Kada …?

  • Bagi Panwaslu menggunakan Hukum Acara Sebagai mana Pasal 111 PP No. 6 Tahun 2005 dan Perbawaslu No. 20 Tahun 2009.
  • Bagi Penyidik Polri menggunakan UU No 8 Thn 1981 ttg Hukum Acara Pidana sebagai mana dalam ketentuan Pasal 113 PP No. 6 Tahun 2005.

 

Bagaimana alur Penanganan Pelanggaran Pemilu Kada…?

Ditulis dalam Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: