Delik Aduan

Ilustrasi

Ilustrasi

Delik adalah terjemahan dari kata Strafbaar feit. Menurut Samidjo delik adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya, yang dilakukan dengan sengaja atau dengan salah (schuld), oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

a.    Pengertian Tindak Pidana Aduan

Pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. KUHP secara tegas tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan sering disebut juga delik aduan. Pengertian dan defenisi yang jelas dapat ditemui melalui argumentasi dari para pakar di bidang ilmu hukum pidana, antara lain:

1)   Menurut Samidjo

Delik aduan (klacht delict) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan melakukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.

2)   Menurut R. Soesilo

……dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan.

3)   Menurut P. A. F Lamintang

Tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut Klacht Delicten.

Arti penuntutan menurut Pasal 1 angka (7) KUHAP:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Apakah yang dimaksud dengan pengaduan (klacht).? Pengaduan ialah suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat penyidik (Kepolisisan RI) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (in casu kejahatan aduan) oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang.

Jadi ada dua unsur esensial pengaduan yaitu:

1)   Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang, disertai

2)    Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.

Menurut Adami Chazawi, walaupun ada persamaan sifat dengan laporan, karena laporan juga merupakan pernyataan mengenai telah diperbuatnya tindak pidana, namun ada perbedaan yang mendasar dengan pengaduan. Perbedaan itu adalah:

1)    Pada pelaporan cukup sekedar menyampaikan (berisi) keterangan atau informasi tentang adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada pengaduan disamping berupa informasi tentang diperbuatnya tindak pidana, juga harus disertai permintaan yang tegas kepada pejabat penerima pengaduan agar tindak pidana itu diusut dan kemudian dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan;

2)    Pelaporan (aangifte) dapat dilakukan oleh siapa saja, baik korban ataupun bukan, baik orang dewasa maupun anak yang belum cukup umurnya (belum dewasa). Sedangkan pengaduan (klacht) hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhak saja (korban, kuasanya, walinya dan lain-lain);

3)    Pelaporan dapat diajukan mengenai semua tindak pidana (kejahatan maupun pelanggaran). Sedangkan pengaduan hanya dapat dilakukan pada kejahatan-kejahatan (aduan) saja;

4)   Pelaporan tidak merupakan syarat untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana terhadap si pembuatnya. Sebaliknya pengaduan adalah merupakan syarat esensial untuk dapatnya Negara melakukan penuntutan pidana.

Sering timbul pertanyaan apakah polisi bila melihat seorang yang melakukan sesuatu delik aduan dapat segera bertindak, ataukah harus menunggu datangnya pengaduan dari orang yang berkepentingan? Jika melihat bunyi undang-undang bahwa yang digantungkan kepada pengaduan itu adalah penuntutannya dan bukan penyelidikannya atau penyidikannya, maka polisi sebagai pegawai penyelidik dan penyidik (bukan pegawai penuntut) sudah dapat bertindak sebelum adanya pengaduan.

b.   Jenis-Jenis Delik Aduan

Kejahatan yang merupakan delik aduan itu tidak terkumpul dalam satu Bab, akan tetapi tersebar dalam pasal-pasal mengenai beberapa jenis kejahatan di Buku II. Menurut Adami Chazawi, kejahatan-kejahatan yang tersebar dalam pasal-pasal Buku II, antara lain ialah:

1)      Pasal 284 KUHP: kejahatan zina;

2)      Pasal 287 KUHP: bersetubuh dengan perempuan luar kawin yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawinkan;

3)      Pasal 293 KUHP: menggerakkan seseorang yang baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia;

4)      Pasal 319 KUHP (jo 310-318 KUHP): segala bentuk penghinaan kecuali Pasal 316 KUHP;

5)      Pasal 320 KUHP: pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal;

6)      Pasal 321 KUHP: menyiarkan mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina orang yang sudah meninggal;

7)      Pasal 322 KUHP: membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencarian;

8)      Pasal 323 KUHP: memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dimana dia bekerja atau dulu bekerja yang harus dirahasiakannya;

9)      Pasal 332 KUHP: melarikan perempuan belum dewasa atas persetujuannya yang tanpa dikehendaki orang tuanya;

10)    Pasal 367 KUHP (jo 362, 363, 364, atau 365 KUHP): segala bentuk pencurian dalam kalangan keluarga;

11)    Pasal 369 KUHP: kejahatan mengancam;

12)    Pasal 370 KUHP (jo 368, 369 KUHP): pemerasan dan pengancaman dalam kalangan keluarga;

13)    Pasal 376 KUHP (jo 372-375 KUHP): semua bentuk penggelapan dalam kalangan keluarga;

14)    Pasal 394 KUHP (jo 378-393 bis KUHP): semua bentuk penipuan (bedrog) dalm kalangan keluarga, kecuali Pasal 393 bis ayat (2) KUHP.

Menurut sifatnya Adami Chazawi membedakan delik aduan atas dua bagian yaitu delik aduan mutlak dan delik aduan relatif. Sementara Satochid membedakannya atas delik pengaduaun absolut (absolute klachtdelicten) dan delik aduan relatif (relative klachtdelicten). Dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa delik aduan dibedakan atas dua jenis, yaitu delik aduan absolut atau mutlak (absolute klachtdelicten) dan delik aduan relatif (relative klachtdelicten).

1)   Delik Aduan Absolut atau Mutlak (Absolute Klachtdelicten)

Delik aduan absolut atau mutlak adalah kejahatan yang pada dasarnya adalah berupa kejahatan aduan, artinya untuk segala hal dan atau kejadian diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya negara melakukan penuntutan mengenai perkara itu. Sifat pengaduan dalam delik aduan absolut (absolute klachtdelicten) ialah, bahwa pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan. Dalam hal ini dikatakan, bahwa pengaduan ini tidak dapat dipecah-pecah (onsplitsbaar).

Saat dimulainya pemeriksaan perkara di depan pengadilan, maka pengaduan tersebut tidak dapat ditarik kembali (Pasal 284 ayat 4 KUHP). Dalam tindak pidana aduan absolut yang dituntut adalah peristiwanya, sehingga permintaan penuntutan dalam pengaduan harus berbunyi: “saya minta agar peristiwa ini dituntut” Semua orang yang tersangkut dalam perkara itu harus dituntut dan tidak dapat dibelah (spleit). Akan tetapi meskipun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk didalam delik aduan absolut yang diatur dalam KUHP, yaitu kejahatan pada Pasal-pasal: 284, 287, 293, 319 (jo 310-318), 322 serta Pasal 332 KUHP.

a)    Kejahatan Kesusilaan (zedenmisdrijven), yang diatur dalam Pasal 284 KUHP tentang “zina” (overspel), Pasal 287 KUHP tentang “perkosaan” (verkrachting), Pasal 293 KUHP tentang “perbuatan cabul” (ontucht), didalam salah satu ayat dari pasal itu ditentukan bahwa penuntutan harus dilakukan pengaduan.

b)      Kejahatan Penghinaan, yang diatur dalam Pasal 310 KUHP tentang “menista” (menghina), Pasal 311 KUHP tentang “memfitnah” (laster), Pasal 315 KUHP tentang “penghinaan sederhana” (oenvoudige belediging), Pasal 316 KUHP (penghinaan itu terhadap seorang pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang sedang melakukan tugas secara sah, untuk menuntutnya berdasarkan Pasal 319  KUHP, tidak diperlukan pengaduan).

c)    Kejahatan membuka rahasia (schending van geheimen), yang diatur dalam Pasal 322 KUHP dan Pasal 323 KUHP, yaitu bahwa guna melakukan penuntutan terhadap kejahatan ini harus dilakukan pengaduan, ditentukan dalam ayat terakhir dari kedua pasal itu.

2)   Delik Aduan Relatif (Relative Klachtdelicten)

Delik aduan relatif adalah kejahatan yang pada dasarnya bukan berupa kejahatan aduan, melainkan dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja kejahatan itu menjadi kejahatan aduan. Hanya karena adanya unsur-unsur tertentu saja, syarat pengaduan untuk melakukan penuntutan diperlukan. Sedangkan dalam keadaan biasa artinya tanpa adanya unsur tertentu, syarat pengaduan tidak diperlukan untuk melakukan penuntutan. Contohnya pencurian dalam segala bentuknya (Pasal 362-365 KUHP) pada dasarnya bukan kejahatan aduan, akan tetapi bila ada unsur dalam kalangan kelurga atau kejahatan itu dilakukan dalam kalangan keluarga, maka menjadi kejahatan aduan (relatif). Contoh lainnya antara lain Pasal-pasal: 370 (jo 368,369), 376 (jo 372-375), 394 (jp 378-393 KUHP).

a)      Pasal 367 KUHP tentang kejahatan pencurian yang biasa disebut “pencurian di dalam lingkungan keluarga”,

b)      Pasal 369 jo Pasal 370 jo Pasal 367 KUHP tentang pemerasan dengan menista (afdreigging atau chantage), misalnya A mengetahui rahasia B, kemudian datang pada B dan minta suaya B memberi uang kepada A dengan ancaman, jika tidak mau memberikan uang itu, rahasianya akan dibuka. Oleh karena B takut akan dimalukan, maka ia terpaksa memberi uang itu,

c)    Pasal 372 jo Pasal 376 jo Pasal 367 KUHP tentang penggelapan yang dilakukan dalam kalangan kekeluargaan,

d)      Pasal 378 jo Pasal 394 jo Pasal 367 KUHP tentang penipuan yang dilakukan dalam kalangan kekeluargaan.

Hubungan kekeluargaan harus dinyatakan pada waktu mengajukan pengaduan. Penuntutan hanya terbatas pada orang yang disebutkan dalam pengaduannya. Apabila misalnya, yang disebutkan ini hanya si pelaku kejahatan, maka terhadap si pembantu kejahatan, yang mungkin juga berkeluarga dekat, tidak dapat dilakukan penuntutan. Dengan demikian pengaduan ini adalah dapat dipecah-pecah (splitsbaar).

Ditulis dalam Uncategorized
One comment on “Delik Aduan
  1. Adil mengatakan:

    Mumpung belum terlanjur rakyat kecil jadi korbam mbok ada kelasifikasi tetang korupsi cont fakta di lapangan kerugian di bwh 5 jt saja di bwa kesidang tipikor artinya = 1.biaya neg tgi dlm sidang tipikor2an 2.kebanyakan hanya korban pencitraan, popularitas peocpain target 3.masalah itu tdk di sengaja 4.PP No.99 th 2012 masalah denda u/k hak PB gak mkn di bayar sebab u/k makam aja kurang 5.semakin tdk percaya pd penegak hukum yg selama ini tdk ada keadilan maka u/k jajaran penegak hukum dirombak supaya tdk terkena intervensi, adil,merdeka 6.kalo PP 99 gak di cabut terjadi bahaya krn membunuh hak napi 7.tdk seimbang antarat kasus yg trjdi dg biaya &

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: